saf
BANDAR LAMPUNG – Meski diwarnai penolakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional akan terus dilanjutkan. Begitu ditegaskan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Pemprov Lampung Emilia Kusumawati.
Emilia mengatakan, rencana pembangunan TPA regional Provinsi Lampung sudah dalam tahapan pengkajian master plan rencana tata ruang.
“TPA regional saat ini dalam tahap Master Plan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Karya,” katanya.
Menurut Emilia, TPA regional Provinsi Lampung saat ini menjadi sesuatu yang penting. Sebab, TPA di kabupaten/kota di Provinsi Lampung hampir seluruhnya penuh.
TPA di Bandar Lampung, Metro dan Lampung Tengah sudah hampir penuh. Sehingga, dirasa perlu untuk membuat pembuangan akhir yang menjadi sasaran pembuangan sampah-sampah di Provinsi Lampung.
“Karena TPA penuh, perlu (TPA regional) ini untuk mengcover sampah-sampah yang memang diproduksi setiap hari,” katanya.
“Khususnya, membantu penanganan sampah yang berasal dari Bandar Lampung, Pesawaran dan Lampung Selatan, daerah yang dekat dengan lokasi TPA regional itu,” jelasnya.
Dengan analisa saat ini, Emilia menilai adanya TPA regional mampu menampung sampah di Provinsi Lampung selama 20 hingga 30 tahun terhitung saat TPA regional tersebut aktif beroperasi.
Sebelumnya, rencana pembangunan TPA regional Pemprov Lampung berada Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan menuai penolakan.
Warga melalui organisasi kepala desa di Lampung Selatan menolak karena alasan lokasi TPA regional berada di kawasan permukiman, industri, dan pariwisata.
Seluruh kepala desa dari 17 kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan menolak rencana Pemerintah Provinsi Lampung yang akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di wilayah mereka.
Berdasarkan surat pernyataan yang disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), seluruh kepala desa di Kabupaten Lampung Selatan menyayangkan rencana Pemerintah Provinsi Lampung tersebut.
Menurut para kepala desa, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah pengembangan kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. Jika terdapat TPA sampah berskala besar tentu akan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Kabupaten Lampung Selatan.
Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Selatan, Pajri Suryadi menyatakan, seluruh kepala desa satu suara menolak rencana Pemerintah Provinsi Lampung yang akan membangun TPA sampah di Bumi Khagom Mufakat.
“Kabupaten Lampung Selatan ini sedang giat-giatnya berbenah untuk pengembangan pariwisata, bagaimana caranya menarik tamu dan investor. Apalagi Kabupaten Lampung Selatan banyak dipercaya sebagai tuan rumah event-event besar bersakala nasional, seperti motocross, Jumbara, dan yang lainnya,” kata Pajri Suryadi yang juga Kepala Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda.
Hal senada disampaikan Heri Tamtomo selaku Kepala Desa Suka Negara, Kecamatan Tanjung Bintang. Heri Tamtomo mengatakan, sebagai daerah penyangga ibukota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan merupakan kawasan industri dan permukiman padat penduduk.
Menurut Heri Tamtomo, sebagai daerah yang sedang berbenah, tentu menjadi tidak elok jika Kabupaten Lampung Selatan menjadi kawasan persampahan. Tentunya investor akan berfikir ulang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Selatan.
“Ada baiknya rencana pembangunan tempat pembuangan akhir sampah tersebut dibatalkan atau dialihkan ke tempat lain di luar Kabupaten Lampung Selatan,” tegas Heri Tamtomo.
Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung Kusnardi mengklaim pemilihan lokasi TPA regional sudah sesuai dengan hasil kajian.
Sehingga, Kusnardi menilai pemilihan lokasi TPA regional Provinsi Lampung sudah tepat. (tbc)
GIPHY App Key not set. Please check settings