Lima Provinsi Paling Rawan Poltik Uang, Lampung di Peringkat Kedua

BANDAR LAMPUNG – Bawaslu RI merilis 5 Provinsi yang rawan dengan politik uang tertinggi se Indonesia. Dari sejumlah itu, Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dengan nilai indeks kerawanan 55,56.

Lampung hanya kalah dari Maluku Utara dengan indeks kerawanan 100. Sementara Jawa Barat di peringkat ketiga dengan angka indeks kerawanan 50. Dan Banten dan Sulawesi Utara di peringkat keempat dan kelima dengan angka indeks kerawanan 44,44 dan 38,89.

Kembali ke Lampung. Dalam rilis tersebut, ada dua Kabupaten di Lampung yang rawan dengan politik uang. Kedua Kabupaten tersebut yakni Lampung Tengah dengan angka indeks 47,45 dan Lampung Barat dengan angka indeks 11,86.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan, pemetaan kerawanan ini guna mengedepankan upaya pencegahan.

“Kenapa Bawaslu harus bikin soal indeks kerawanan pemilu dengan isu spesifik soal politik uang (itu) karena memang Bawaslu bertugas untuk mencegah terjadinya politik uang. Dengan modus operandi yang semakin beragam, kita memerlukan fleksibilitas adaptasi secara cepat dan strategi yang tepat dalam membuat proyeksi maupun deteksi dini dalam upaya untuk pencegahan,” katanya saat membuka kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8).

Upaya mencegah politik uang dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) ini, lanjutnya, sesuai dengan Pasal 93 huruf e UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. “Politik uang ini salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu,” seru dia.

Lolly menegaskan, politik uang ini amat berbahaya karena bukan mengenai kontestasi menang atau kalah, melainkan menghancurkan mental (akhlak) warga negara dan menghancurkan mental aktor-aktor negara (para pemimpin).

“Karena politik uang ini mengancam, berbahaya, dan menjadi kejahatan maka bahaya politik uang harus tersampaikan kepada masyarakat. Bawaslu bergandengan tangan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah (pusat dan daerah), dan masyarakat. Semua harus bergabung karena bahaya politik uang hanya bisa ditangani kalau kita kerja bersama-sama,” jelasnya.

Lolly merinci, ada politik uang sebelum masa kampanye, ada pula sebelum hari pemungutan suara, ada pula ada politik uang yang dilakukan secara digital. “Termasuk juga kegiatan sosial yang diwarnai politik luar dan program pemerintah,” sebutnya. (red)