Pemilu 2024 Kacau Balau

LAMPUNG – Akademisi Unila, Dr Budiyono SH,MH menilai proses pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan amburadul.

“Menurut saya ini pemilu yang bisa dikatakan sangat kacau, dimana banyak ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu sampai sistem sirekap pemilu yang membuat kegaduhan,” katanya, Minggu (18/2).

Ahli Tata Negara ini khawatir,kegaduhan politik yang berjalan di tahun ini akan berdampak panjang pada Pemilu di masa mendatang.

“Ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat pada pemilu. Dan dampaknya akan membuat masyarakat enggan ikut berpartisipasi pada pemilu atau pilkada yang akan datang,” katanya.

Menurut Budiyono, Pemilu 2024 ini harusnya menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya. Tapi pada kenyataannya justru berjalan semakin buruk.

“Kalau pemilu-nya buruk, maka kita tidak akan mendapatkan wakil-wakil kita yang baik sehingga akan berdampak pada pembangunan kita yang akan datang selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Budi menyarankan pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pembenahan guna perbaikan di masa mendatang.

“Pembenahan sangat wajib kalau kita ingin Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas,” pungkasnya.

Carut Marut Pemilu

Diketahui,proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Lampung boleh dibilang berjalan kacau balau. Faktanya, ada banyak TPS terpaksa melakukan pemilihan ulang karena indikasi pelanggaran, kotak suara dibobol hingga Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang berantakan.

Carut marut Pemilu 2024 bahkan dimulai sebelum Pemilu. Banyak warga yang tidak mendapatkan undangan meski mereka sudah berdomisili lama di tempat tinggalnya.

“Saya mendapatkan undangan, tapi anak dan isteri saya tidak. Jadi terpaksa saya harus bersusah-susah mencari KPPS-nya. Dan ketika ketemu, barulah di-print (kertas undangannya),” kata Dwi Sakroni, warga Perumnas Waykandis, Bandar Lampung.

Kegaduhan berikutnya terjadi di hari pencoblosan. Terungkap ada banyak surat suara bolong seperti sudah dicoblos seseorang. Anehnya, bolongnya kertas persis di nama salah satu caleg. Hal yang mengindikasikan adanya kecurangan sistematis mengingat suara suara itu mestinya dijaga keamanannya oleh petugas.

KPU sendiri sudah memutuskan pencoblosan suara ulang di beberapa TPS. Tapi hal ini sudah membuat keragu-raguan masyarakat akan keamanan pada surat suara secara umum.

Di Pesawaran, masyarakat memviralkan video kotak suara yang diduga sudah dibobol seseorang.

Dalam video berdurasi 4 menit 4 detik, Sabtu (17/2), tampak sejumlah orang memeriksa puluhan kotak suara di Sekretariat PPK Way Khilau dalam kondisi segel terbuka hingga rusak dibobol.

“90 persen Desa Penengahan rusak, yang lebih parah ada yang tidak tersegel,” ujar pria yang memvideokan.

Sementara pasca pencoblosan, banyak suara yang menggelembung mendadak ketika dilihat di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Empat calon DPD mendapat jumlah suara nyaris 1000 di satu TPS. Padahal, suara masing-masing mereka tak sampai 10 di TPS tersebut.

KPU Lampung mengakui adanya kekeliruan atau error di aplikasi Sirekap yang menyebabkan angka penghitungan di TPS berbeda dengan yang ada di aplikasi tersebut.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Bidang Hukum dan Pengawasan, Warsito mengatakan, setidaknya ada Foto C1 di 97 TPS di Lampung yang datanya tidak sinkron dengan Sirekap.

“Kami sudah minta kepada operator untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan foto C hasil,” kata Warsito.

Yang teranyar, banyak Caleg mengklaim dirugikan karena suaranya yang hilang. Salah satunya Caleg DPR RI Dapil Lampung I dari Partai Golkar nomor urut 5, M. Alzier Dianis Thabranie.

Alzier mengatakan, pada tampilan sirekap 17 Februari 2024 pukul 17.30 WIB dengan data masuk 61.26% suara Alzier mencapai 10.736 suara. Namun pada 2024 pukul 19.30 WIB dengan data masuk 63.08% suara Alzier turun menjadi 10.124, sehingga ia heran, suaranya hilang sebanyak 612 suara.

“Ini kok tiba-tiba hilang, dimaling apa gimana,” ujar Alzier, Minggu (18/2).

Alzier meminta KPU Provinsi Lampung menjelaskan hal tersebut, selain itu Bawaslu Lampung juga harus benar-benar mengawasi jalannya penghitungan suara, khsususnya dari aplikasi Si rekap.

“Ini tentu berpengaruh kepad angka total suara partai Golkar, harus ada yang tanggung Jawab,” katanya.

Di tempat lain DPD Tingkat I Golkar Lampung memprotes kinerja KPPS di TPS 009, Kelurahan Tirtakencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah,  Kabupaten Tulangbawang Barat.

Di salinan C1 DPRD Provinsi daerah pemilihan (Dapil) Lampung VI yang diunggah KPPS, tertera daftar caleg Golkar Nomor 1 bernama Ansyori,  2 Ahmad Nur,  3 Novi Widiastuti, hingga seterusnya sampai nomor 11.

Padahal, para caleg Golkar di dapil tersebut yang masuk ke Daftar Calon Tetap (DCT) yakni, 1 Ismet Roni,  2 Riza Mihardi, 3 Desairi dan seterusnya.

Hal itu juga terjadi di TPS yang sama untuk PDI P, dari calinan C1 yang diunggah KPPS tertera daftar caleg PDI P yakni, 1 Ponco Nugroho, 2, Kadarsyah dan seterusnya, padahal para caleg PDI P yang masuk ke dalam DCT yakni, 1 Budhi Condrowati, 2 Winarti, dan seterusnya.

Karena kesalahan tersebut, calon legislatif (Caleg) dari Partai Golkar yang ikut dalam pertarungan kursi di Dapil VI Provinsi Lampung yang meliputi Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji, menjadi gaduh.

“Kejadian ini membuat kericuhan di internal karena kesalahan yang dilakukan oleh KPPS. Oleh sebab itu harus segera dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Supriyadi Alfian, Sabtu (17/2) malam.

Dia mengatakan saat ini hampir semua caleg sudah memegang form C-1, sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang berpotensi terjadi.  Ia meminta KPPS harus lebih teliti lagi dalam menyetorkan datanya ke Sirekap.

“Seluruh KPPS agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pengunggahan form C-1 ke Sirekap,” kata dia. (red)