Jadi Tersangka, Jabatan Hasbi Hasan Dicopot

JAKARTA – Hasbi Hasan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Sekretaris Makamah Agung (MA) usai ditetapkan jadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jubir MA Suharto mengatakan, pemberhentian itu berdasarkan Surat KMA tertanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor: 126/ KMA/Kp.02.2/7/23. Surat itu berisikan Permohonan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Hasbi Hasan dari jabatan Sekretaris MA.

“Permohonan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof Dr H Hasbi Hasan, SH, MH, jabatan Sekretaris MA,” kata Suharto kepada wartawan.

Suharto mengatakan pihaknya telah menunjuk Sugiyanto sebagai Plt Sekretaris MA. Hal itu didasari surat KMA Nomor: 127/KMA/Kp.04.5/7/2023.

“Perihal penunjukan pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris MA RI. Sedangkan yang diusulkan sebagai Plt Sekma RI, nama Bapak Sugiyanto SH, MH, Jabatan Kepala Badan Pengawasan,” ujarnya.

Hasbi Hasan telah ditahan KPK setelah diduga menerima aliran uang suap senilai Rp3 miliar dari Dadan Tri Yudianto. Uang suap itu digunakan agar Hasbi menggunakan kewenangannya sebagai Sekretaris MA dalam menangani perkara kasasi di MA.

Setelah melakukan penahanan, KPK juga membuka peluang menjerat Hasbi dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang di dalam penanganan tindak pidana korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, 12 Juli kemarin.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) segera melakukan pemeriksaan etik terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. KY tetap menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasbi Hasan.

“Terkait dengan tugas KY, sekalipun HH menjabat posisi struktural sebagai Sekretaris MA, tetapi yang bersangkutan menyandang status sebagai hakim,” ujar Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting, Kamis, 13 Juli 2023.

Menurutnya, pemeriksaan etik terhadap Hasbi Hasan dilakukan sesuai kewenangan KY. Namun, belum diketahui kapan pemeriksaan dilakukan. (lpc)