Jokowi Bicara Carut Marut PPDB di Daerah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait carut marut penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Lampung.

Jokowi mendorong permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan baik-baik.

“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya. Tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan,” kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (20/7/2023).

Jokowi menegaskan kepentingan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Menurut Jokowi, pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku sudah mengantongi data terkait polemik kasus PPDB jalur zonasi. Muhadjir menyebut kasus PPDB itu semestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah.

“Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Muhadjir meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan PPDB. Bahkan, menurut Muhadjir, perencanaan sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya.

“Intinya kita mohon pemerintah daerah semakin cermat di dalam membuat perencanaan PPDB itu, jangan terlalu mepet waktunya pada masa penerimaan karena sebetulnya PPDB itu sudah bisa dirancang setahun sebelumnya kan,” ujar Muhadjir.

Muhadjir mencontohkan anak-anak penerimaan calon siswa SMP. Dia menjelaskan proses perencanaan bisa dilakukan sejak anak tersebut masih di bangku kelas 6 SD.

“Begitu anak-anak masuk naik kelas 6 kan tahun depan dia calon siswa SMP, mestinya pada waktu itu sudah bisa dikoordinasikan antarkepala sekolah, masing-masing kepala dinas. Sehingga bahkan anak itu tahun depan dia sudah tahu tahun depan dia harus sekolah di mana dengan PPDB itu,” ujar Muhadjir. (dtc)